Pendampingan hukum yang teliti, dari ruang konsultasi sampai ruang sidang.
Solusi Hukum Tepat, Profesional, dan Berintegritas.
Kami menangani perkara keluarga Islam, perdata, pidana, dan konstitusi untuk warga Bogor dan sekitarnya, serta memberi konsultasi dan penyusunan dokumen hukum di luar pengadilan.
Forum yang kami dampingi
- Pengadilan AgamaCerai, harta bersama, hak asuh anak, waris
- Pengadilan NegeriGugatan perdata dan perkara pidana
- Pengadilan TinggiBanding atas putusan tingkat pertama
- Mahkamah AgungKasasi
- Mahkamah KonstitusiPengujian undang-undang
- Kepolisian dan KejaksaanPendampingan pemeriksaan dan pelaporan
Layanan hukum
Pilih bidang yang sesuai dengan masalah Anda. Bila belum yakin, ceritakan saja lewat WhatsApp dan kami bantu menentukan jalurnya.
Hukum keluarga dan waris
Perkara di Pengadilan Agama, diselesaikan dengan memperhatikan Kompilasi Hukum Islam dan kepentingan anak.
Perdata dan penetapan pengadilan
Sengketa utang piutang, perjanjian, dan ganti rugi, serta permohonan penetapan di Pengadilan Negeri.
Pertanahan dan properti
Perlindungan hak atas tanah dan transaksi aset properti.
Perusahaan dan yayasan
Pendampingan sepanjang siklus badan usaha dan organisasi, dari pendirian sampai penyelesaian sengketa.
Pidana
Pendampingan dalam segala kedudukan: pelapor, terlapor, saksi, korban, tersangka, sampai terdakwa.
Pers dan media
Pendampingan bagi perusahaan pers dan jurnalis.
Hukum tata negara
Permohonan dan pendampingan perkara di Mahkamah Konstitusi.
Non-litigasi
Penyelesaian tanpa pengadilan dan pencegahan masalah hukum sebelum membesar.
Ceritakan perkara Anda. Kami bantu menentukan langkah pertamanya.
Konsultasi lewat WhatsAppProfil kantor
Kantor Hukum Ahmad Muhibullah, S.H. & Partners adalah kantor jasa hukum yang berdedikasi memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi individu, perusahaan, maupun institusi dan yayasan.
Berkedudukan di Kota Bogor, kami menyelesaikan masalah hukum secara terukur dan berintegritas, dengan mengutamakan kepentingan terbaik klien, baik lewat jalur litigasi maupun non-litigasi: mediasi, negosiasi, dan konsultasi preventif.
Pendiri dan Managing Partner
Kantor hukum ini didirikan dan dipimpin oleh Ahmad Muhibullah, S.H., yang akrab disapa Muhib. Sejak masa studinya, beliau aktif mengasah ketajaman analisis hukum dan berorganisasi di tengah masyarakat.
Kariernya berakar pada advokasi kepentingan publik: Advokat Publik sekaligus Sekretaris Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) Tangerang Selatan. Latar akademis dan jam terbang di lapangan itu menjadikan kantor ini tangguh merumuskan strategi hukum yang taktis dan efisien.
Legalitas profesi
Ahmad Muhibullah, S.H. diambil sumpahnya sebagai advokat pada 27 Juli 2016 di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
Dengan demikian, beliau berwenang menjalankan profesi advokat dan beracara di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Visi
Menjadi kantor hukum tepercaya bagi perorangan, badan usaha, dan organisasi di Indonesia, yang memberikan solusi hukum komprehensif dengan menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan etika profesi.
Misi
- Memberikan pendampingan hukum yang profesional, transparan, dan responsif kepada perorangan, PT, CV, firma, koperasi, yayasan, perkumpulan, maupun instansi dan organisasi lainnya.
- Mencegah dan memitigasi risiko hukum melalui legal drafting, legal review, legal opinion, dan pendampingan kepatuhan sejak tahap perencanaan.
- Mendampingi klien pada seluruh siklus badan usaha dan organisasi: pendirian, perizinan, perubahan anggaran dasar, tata kelola internal, kontrak dan kerja sama, sampai penyelesaian sengketa.
- Memperjuangkan hak-hak klien di setiap tingkat peradilan maupun melalui jalur non-litigasi.
Analisis mendalam, dokumen siap sidang
Setiap perkara dianalisis menyeluruh, dengan dokumen yang tersusun rapi dan siap diajukan di persidangan.
Strategi terukur, komunikasi jujur
Kami menyampaikan peluang dan risiko perkara Anda apa adanya, lalu menyusun strategi yang terukur.
Kerahasiaan klien dijaga penuh
Kerahasiaan klien dijaga sesuai kode etik advokat.
“Fiat justitia ruat caelum.”Keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh.
Kiprah organisasi dan pengakuan publik
Pengabdian di bidang bantuan hukum, organisasi, dan media.
Advokat Publik dan Sekretaris Pengurus LBH Keadilan
Aktif memberikan bantuan hukum cuma-cuma, pendidikan hukum publik, dan advokasi kebijakan yang mengedepankan keadilan dan hak asasi manusia. Di lembaga ini beliau turut membela Tajudin, penjual cobek yang dilepaskan dari tuntutan hukum oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada Januari 2017.
Pemohon uji materi di Mahkamah Konstitusi
Bersama Yayasan LBH Keadilan Banten, tercatat sebagai pihak yang mengajukan pengujian undang-undang demi perbaikan sistem hukum nasional.
Pengurus Bidang Hukum dan HAM, DPD APPSI Kota Bogor
Mengawal aspek hukum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Kota Bogor dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan melindungi pedagang pasar tradisional.
Penasihat Hukum media pers
Dipercaya sebagai penasihat hukum Media Realita (realita.co.id) dan PT Bogor Ready Media Nusantaranews (bogorready.com): kepatuhan Undang-Undang Pers, hak jawab, sengketa pemberitaan, dan perlindungan kerja jurnalistik.
Pengurus Bidang Hukum PWRI Cabang Bogor Raya
Pernah mengemban amanah di Bidang Hukum Persatuan Wartawan Republik Indonesia Cabang Bogor Raya, mendampingi insan pers menjalankan tugas jurnalistik.
Narasumber dan opini media nasional
Pandangan hukumnya kerap dikutip media terkait pengawasan lembaga peradilan, agenda pemberantasan korupsi pada Hari Anti Korupsi Sedunia, dan pemerataan akses keadilan.
Pengalaman penanganan perkara
Sebagian perkara dan layanan hukum yang pernah ditangani tim kami, sebagai gambaran kompetensi.
Perdata, kelembagaan, dan pertanahan
Hukum keluarga, kewarisan, dan penetapan
Pidana
Advokasi publik dan bantuan hukum (LBH Keadilan)
Ketenagakerjaan dan penyelesaian non-litigasi
Layanan hukum korporasi dan preventif
Album foto
Dokumentasi persidangan dan pemberitaan dari perkara yang pernah kami dampingi. Pilih kategori, lalu ketuk foto untuk memperbesar.
Di media online
Liputan media online tentang perkara yang kami dampingi dan pendapat hukum Ahmad Muhibullah, S.H. Diurutkan dari yang terbaru.
Bagaimana kami bekerja
Lima langkah dari cerita pertama Anda sampai perkara selesai.
Konsultasi awal
Ceritakan perkara Anda lewat WhatsApp atau temui kami di kantor.
Telaah dokumen
Kami memeriksa dokumen Anda, lalu menjelaskan peluang dan risikonya.
Kesepakatan
Tugas dan honorarium dicatat tertulis, kemudian surat kuasa ditandatangani.
Pendampingan
Kami menyusun dokumen, hadir di pemeriksaan atau sidang, dan menempuh upaya hukum yang perlu.
Kabar berkala
Anda menerima kabar setiap ada jadwal sidang atau perkembangan penting.
Tulisan hukum
Penjelasan singkat atas pertanyaan yang paling sering muncul.
Video edukasi hukum lainnya ada di TikTok @pengacaraperceraian_.
Tulisan ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Aturan dapat berubah, jadi konsultasikan kasus Anda.
Cerai talak dan cerai gugat: apa bedanya?
Perbedaannya ada pada siapa yang mengajukan. Dalam cerai talak, suami mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengucapkan ikrar talak. Dalam cerai gugat, istri yang mengajukan gugatan cerai.
Pasangan beragama Islam mengajukannya ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan non-Muslim ke Pengadilan Negeri. Perceraian baru sah bila diputus di depan sidang pengadilan, dan perkara biasanya diawali dengan mediasi.
Pengadilan juga memeriksa alasan perceraiannya, misalnya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali. Karena itu, kumpulkan bukti dan saksi sejak awal.
Harta bersama: apa saja yang bisa dibagi?
Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan (Pasal 35 UU Perkawinan). Harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap dikuasai pemiliknya masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain.
Bila tidak ada perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Pasal 97) menentukan bekas suami dan istri masing-masing berhak atas seperdua harta bersama.
Gugatan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan perceraian atau sesudah putusan cerai berkekuatan hukum tetap. Siapkan lebih dulu sertifikat, BPKB, bukti rekening, dan catatan utang.
Hak asuh anak setelah perceraian
Dalam hukum Islam, hak asuh disebut hadhanah. Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105) menentukan anak yang belum berumur 12 tahun pada dasarnya diasuh ibunya, sementara biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah.
Setelah berumur 12 tahun, anak dapat memilih diasuh ayah atau ibunya. Pengadilan tetap menimbang kepentingan terbaik anak, sehingga hasilnya bisa berbeda bila ada alasan kuat, misalnya pengasuh tidak mampu menjamin keselamatan dan tumbuh kembang anak.
Putusan hak asuh yang tidak dijalankan secara sukarela dapat dimohonkan eksekusi ke pengadilan.
Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum: jangan tertukar
Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian yang sudah disepakati, misalnya terlambat membayar atau tidak menyerahkan barang.
Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) tidak memerlukan perjanjian. Siapa pun yang perbuatannya melanggar hukum dan merugikan orang lain wajib mengganti kerugian itu.
Bedanya penting, karena dasar gugatan menentukan apa yang harus dibuktikan. Gugatan yang salah memilih dasar berisiko ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
Kapan somasi perlu dikirim?
Somasi adalah teguran tertulis agar seseorang memenuhi kewajibannya dalam batas waktu tertentu. Dalam banyak sengketa utang piutang dan perjanjian, somasi menjadi bukti bahwa pihak lawan sudah diperingatkan namun tetap lalai.
Tulis dengan jelas kewajiban yang dilanggar, jumlah atau tindakan yang diminta, dan batas waktunya. Kirim dengan cara yang meninggalkan bukti, lalu simpan tanda terimanya.
Somasi yang rapi sering membuka jalan damai tanpa perlu sampai ke pengadilan.
Lima hal yang perlu dicek sebelum menandatangani perjanjian
Tanda tangan membuat Anda terikat. Sebelum menandatangani, periksa:
- Identitas dan kewenangan para pihak, termasuk apakah yang menandatangani berhak mewakili.
- Objek dan nilai perjanjian, ditulis jelas dan sama dengan yang disepakati secara lisan.
- Jangka waktu, tanggal jatuh tempo, dan denda bila terlambat atau ingkar.
- Cara penyelesaian jika terjadi sengketa, termasuk pengadilan yang dipilih.
- Lampiran dan salinan. Pastikan Anda menyimpan salinan yang sudah ditandatangani semua pihak.
Jangan menandatangani dokumen yang masih kosong atau belum Anda baca sampai habis.
Dipanggil polisi? Yang perlu Anda ketahui
Periksa dulu surat panggilannya: statusnya sebagai saksi atau tersangka, perkara apa, dan kapan Anda diminta hadir. Simpan salinan setiap surat yang Anda terima.
Anda berhak didampingi advokat sejak pemeriksaan pertama. Jawab hanya hal yang Anda ketahui sendiri, tanpa menebak atau mengarang.
Baca berita acara pemeriksaan sampai habis sebelum menandatangani, dan minta perbaikan bila ada yang tidak sesuai dengan ucapan Anda.
Siapa yang boleh menguji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi?
Pemohon harus memiliki kedudukan hukum, yaitu mengalami kerugian hak atau kewenangan konstitusional akibat berlakunya suatu undang-undang.
Pemohon dapat berupa warga negara perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara.
Norma yang diuji dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Hal-hal yang biasanya ingin diketahui sebelum menghubungi kami.
Bagaimana cara memulai konsultasi?
Kirim pesan WhatsApp berisi ringkasan perkara Anda, atau datang ke kantor kami di Bogor Barat setelah membuat janji temu.
Dokumen apa yang perlu disiapkan?
Identitas diri dan dokumen yang berkaitan dengan perkara, misalnya buku nikah, akta, perjanjian, bukti pembayaran, surat panggilan, atau putusan sebelumnya. Bila belum lengkap, kirim dulu yang ada.
Berapa biaya jasa hukum?
Honorarium bergantung pada jenis dan tingkat kerumitan perkara. Kami menyampaikannya di awal dan mencatatnya dalam kesepakatan tertulis, terpisah dari biaya perkara di pengadilan.
Apakah data dan cerita saya dijaga kerahasiaannya?
Ya. Advokat wajib menjaga rahasia klien, dan kami menerapkannya pada semua cerita dan dokumen yang Anda sampaikan.
Apakah perkara di luar Bogor bisa ditangani?
Kami berkantor di Bogor. Sebagai advokat, Ahmad Muhibullah, S.H. berwenang beracara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Sampaikan lokasi pengadilan saat konsultasi agar pendampingan bisa diatur.
Bisakah Anda menjamin perkara saya menang?
Tidak. Advokat tidak boleh menjanjikan hasil. Kami menjelaskan peluang dan risiko apa adanya, lalu bekerja sungguh-sungguh berdasarkan fakta dan hukum.
Hubungi kami
Untuk konsultasi awal, kirim ringkasan perkara Anda lewat WhatsApp. Pertemuan langsung di kantor dilakukan dengan janji temu.
Alamat kantor
Jl. Mawar, Letnan Umar No. 2, RT.003 RW.005, Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa BaratJanji temu
Sebutkan jenis perkara dan waktu yang Anda inginkan. Kami akan mengonfirmasi jadwal pertemuan.